Terima Audiensi PMII, Bawaslu Kabupaten Bintan Dorong Kolaborasi Penguatan Demokrasi dan Pengawasan Partisipatif

Bintan – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan menerima kunjungan audiensi dari Pengurus Cabang Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Tanjungpinang-Bintan di Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan, Kamis (16/7/2026).

Audiensi tersebut menjadi momentum untuk mempererat silaturahmi sekaligus membangun sinergi antara Bawaslu Kabupaten Bintan dengan organisasi kemahasiswaan dalam mendukung penguatan demokrasi dan pengawasan partisipatif menjelang tahapan Pemilu dan Pemilihan yang akan datang.

Pertemuan berlangsung dalam suasana hangat dan penuh dialog. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari pentingnya pendidikan politik bagi generasi muda, penguatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu dan Pemilihan, hingga peluang kolaborasi antara Bawaslu dan PMII dalam kegiatan edukasi demokrasi kepada masyarakat.

Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Sabrima Putra, menyambut baik kunjungan tersebut dan mengapresiasi inisiatif Pengurus Cabang PMII Tanjungpinang-Bintan yang menjadikan Bawaslu sebagai salah satu mitra dalam membangun komunikasi dan kerja sama kelembagaan. Menurutnya, organisasi kemahasiswaan memiliki peran strategis sebagai agen perubahan yang mampu memberikan edukasi politik kepada masyarakat serta mendorong terwujudnya demokrasi yang berkualitas.

“Kami berharap di bawah nahkoda yang baru, PMII dapat ikut serta mengawasi jalannya proses demokrasi, terlibat aktif dalam sosialisasi dan kampanye anti politik uang, serta berpartisipasi sebagai pemantau Pemilu. Kami juga berharap PMII dapat menjadi bagian dari penguatan pilar-pilar demokrasi melalui kolaborasi dan program-program yang sejalan dengan Bawaslu, sehingga bersama-sama kita dapat menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 yang berintegritas, demokratis, dan berkualitas,” ujar Sabrima Putra.

Senada dengan hal tersebut, Anggota Bawaslu Kabupaten Bintan sekaligus Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat, Iskandar, menekankan bahwa organisasi yang kuat dibangun dari anggota yang memiliki pemahaman menyeluruh terhadap tata kelola organisasi. Menurutnya, setiap kader tidak hanya memahami tugas sesuai bidangnya masing-masing, tetapi juga harus memiliki wawasan lintas fungsi agar mampu bekerja sama dan saling mendukung dalam mencapai tujuan organisasi.

“Siapa pun yang berada di dalam satu wadah organisasi, kita semua harus paham. Bukan hanya tugas Ketua yang memahami koordinasi, bukan hanya Bendahara yang memahami pendanaan, atau hanya Sekretaris yang memahami administrasi. Namun, setiap individu harus memiliki pemahaman terhadap seluruh aspek organisasi agar dapat saling mendukung dan menjalankan tanggung jawab bersama secara optimal,” ujar Iskandar.

Sementara itu, Ketua Umum PC PMII Tanjungpinang-Bintan, Muhammad Almujrin, menyampaikan bahwa audiensi ini menjadi langkah awal untuk membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan Bawaslu Kabupaten Bintan. Menurutnya, kepengurusan PMII periode 2026–2027 akan memprioritaskan penguatan kualitas kader sebagai fondasi organisasi, disertai pembenahan tata kelola administrasi serta pengembangan program kolaboratif bersama berbagai instansi.

“Program pertama kami adalah kaderisasi, di mana kami memfokuskan pada penguatan internal kader-kader PMII. Selain itu, kami juga memfokuskan penyusunan buku administrasi organisasi yang lebih lengkap, serta mendorong berbagai kegiatan kolaboratif yang melibatkan instansi pemerintah, termasuk KPU dan Bawaslu. Kami berharap kolaborasi ini dapat berjalan dengan baik sehingga mampu memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus mendukung penguatan demokrasi di Kabupaten Bintan,” ujar Muhammad Almujrin.

Audiensi ini diharapkan menjadi awal dari kolaborasi yang lebih erat antara Bawaslu Kabupaten Bintan dan PMII Tanjungpinang-Bintan dalam memperkuat pendidikan politik, meningkatkan pengawasan partisipatif, serta membangun kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga integritas demokrasi. Sinergi tersebut diharapkan mampu mendukung terwujudnya penyelenggaraan Pemilu Tahun 2029 yang jujur, adil, demokratis, dan berintegritas.