Bawaslu Bintan Ikuti Rakor IKU, Ukur Kerja dari Hasil

Bintan - Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti rapat koordinasi penyusunan Indikator Kinerja Utama atau IKU Bawaslu se-Kepulauan Riau, Kamis (25/6/2026). Pertemuan daring itu menandai perubahan cara membaca kerja pengawas pemilu, dari hitung-hitungan kegiatan ke ukuran hasil yang lebih tegas.

Rapat yang digelar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau itu diikuti pimpinan Bawaslu kabupaten dan kota, jajaran sekretariat, kepala subbagian, serta staf tiap divisi. Dalam pembahasan itu, peserta diminta menyamakan tafsir agar IKU tidak berhenti sebagai dokumen administratif, melainkan menjadi alat ukur kelembagaan pada masa tahapan maupun non tahapan.

Ketua Bawaslu Kepulauan Riau, Zulhadril Putra, mengatakan IKU disusun untuk menjawab pertanyaan publik mengenai kerja Bawaslu. Menurut dia, ukuran lembaga tidak cukup berhenti pada aktivitas yang dikerjakan.

“IKU ini untuk menjawab tanggapan masyarakat mengenai apa saja yang dikerjakan Bawaslu selama tahapan maupun non tahapan. Bagi pimpinan, IKU menjadi representasi dari seluruh kegiatan yang dilaksanakan atas nama lembaga,” kata Zulhadril.

Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, yang menjadi pembicara kunci, menegaskan IKU harus menjadi parameter utama penilaian kinerja lembaga. Ia menilai indikator itu perlu memotret kerja pengawasan secara menyeluruh agar evaluasi dapat dilakukan secara terukur.

Di sisi lain, Tenaga Ahli Bawaslu RI, Wenly, menekankan bahwa penyusunan IKU harus bergeser dari output ke outcome. Ia juga menyebut indikator mesti memenuhi unsur SMART, yakni spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu.

“Yang diukur adalah dampaknya, bukan sekadar jumlah kegiatan. Karena itu, indikator harus dirumuskan dengan tepat,” ujar Wenly.

Wenly menjelaskan, penyusunan IKU dilakukan berjenjang, mulai dari Bawaslu RI, Bawaslu provinsi, hingga Bawaslu kabupaten dan kota. Setiap level memiliki indikator, mekanisme pengisian, serta proses verifikasi dan validasi yang saling terhubung. Pola itu diharapkan membuat ukuran kinerja seragam tanpa meniadakan karakter kerja di tiap tingkatan.

Anggota Bawaslu Kepulauan Riau, Said Abdullah Dahlawi, menilai antusiasme peserta menunjukkan IKU bukan perkara teknis semata. Menurut dia, kesamaan tafsir menjadi kunci agar pelaksanaan dan pelaporan tidak berjalan dengan ukuran yang berbeda.

“Kegiatan ini penting untuk menyamakan pemahaman, dari konsep sampai implementasi di lapangan,” kata Said.

Bagi Bawaslu Bintan, rakor ini menegaskan arah baru pengukuran kerja pengawas pemilu. Yang dihitung bukan lagi jumlah kegiatan, melainkan hasilnya.