Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bintan Ikut Agenda Reformasi Birokrasi Bawaslu Kepri, Kepatuhan Pelaporan ASN Dievaluasi

Bintan menjadi peserta dalam agenda reformasi birokrasi jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Rabu (18/11/2026)/Foto: Pemberitaan Bawaslu Bintan

Bintan menjadi peserta dalam agenda reformasi birokrasi jajaran Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Rabu (18/11/2026)/Foto: Pemberitaan Bawaslu Bintan

BINTAN - Bawaslu Bintan mengikuti agenda reformasi birokrasi Bawaslu Kepulauan Riau secara daring, Rabu (18/11/2026). Agenda itu mengevaluasi kepatuhan pelaporan ASN, mulai dari LHKPN, LHKASN, hingga SPT Tahunan.

Seluruh ASN Bawaslu Bintan, termasuk ketua dan anggota, ikut dalam agenda itu. Jajaran Bawaslu kabupaten/kota lain di Kepulauan Riau juga hadir.

Ketua Bawaslu Kepulauan Riau Zulhadril Putra meminta setiap unit kerja menindaklanjuti hasil pertemuan dengan langkah nyata. “Jangan sampai kewajiban pelaporan LHKPN, LHKASN, dan SPT Tahunan hanya dipandang sebagai rutinitas administrasi tahunan,” kata Zulhadril.

Menurut dia, kepatuhan pelaporan mencerminkan integritas, kedisiplinan, dan tanggung jawab aparatur penyelenggara pemilu. Ia menegaskan agenda itu bukan hanya evaluasi capaian 2026, tetapi juga persiapan menuju 2027. Kerja sama antarunit menjadi kunci peningkatan kepatuhan.

Hudaifa Aga Putranto dari Biro Perencanaan dan Organisasi Bawaslu RI memaparkan kewajiban pelaporan LHKPN dan LHKASN bagi aparatur Bawaslu. Ia menekankan kepatuhan itu bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan komitmen menjaga integritas, transparansi, dan akuntabilitas aparatur serta kelembagaan Bawaslu.

Hudaifa menyebut Bawaslu Kepulauan Riau sudah menunjukkan kepatuhan pelaporan. Capaian itu perlu dipertahankan dan mendorong Bawaslu kabupaten/kota meningkatkan ketertiban. Seluruh jajaran diminta melapor tepat waktu, lengkap, dan sesuai ketentuan.

Penyuluh pajak KPP Pratama Tanjungpinang Eko Purnomo mengingatkan SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi tetap wajib dilaporkan setiap wajib pajak. Ia meminta mereka tidak menunda dan beralih ke pelaporan digital.

“Wajib pajak tidak perlu lagi datang ke kantor pajak atau mengantre. Cukup siapkan bukti potong (Formulir 1721-A1) dari perusahaan, lalu ikuti alur pengisian di sistem. Prosesnya cepat dan bisa dilakukan kapan saja,” ujar Eko.

Pelaporan bisa dilakukan mandiri melalui e-Filing di www.pajak.go.id. Eko mengingatkan wajib pajak jujur dan teliti saat mengisi SPT. “Pastikan data yang dimasukkan sesuai kondisi sebenarnya. Jangan menunggu hingga hari terakhir karena sistem berpotensi mengalami kepadatan lalu lintas data,” ujarnya.

Bagi Bawaslu Bintan, agenda itu menjadi pengingat agar tertib administrasi, terutama dalam pelaporan LHKPN, LHKASN, dan SPT Tahunan. Kepatuhan itu bukan sekadar rutinitas, melainkan bagian dari tanggung jawab aparatur penyelenggara pemilu.

aa

 

aa

Editor: Mayasari