Lompat ke isi utama

Berita

Bawaslu Bintan Ikuti Rakor P2H Kepri, Perkuat Pengawasan Data Pemilih

Koordinator HP2H Bawaslu Bintan, Iskandar (kanan), menyampaikan hasil pengawasan data pemilih dalam Rakor Divisi P2H Bawaslu Kepri. Rapat daring itu dipimpin Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah (kiri), Senin, 16 November 2026/Foto:Pemberitaan Bawaslu Bintan

Koordinator HP2H Bawaslu Bintan, Iskandar (kanan), menyampaikan hasil pengawasan data pemilih dalam Rakor Divisi P2H Bawaslu Kepri. Rapat daring itu dipimpin Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah (kiri), Senin, 16 November 2026/Foto:Pemberitaan Bawaslu Bintan

Bintan — Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti rapat koordinasi Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Kepulauan Riau, Senin, 16 November 2026. Rapat berlangsung melalui Zoom untuk membahas pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (PDPB) menjelang Pemilu 2029.

Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Maryamah, menekankan pentingnya konsistensi jajaran pengawas pemilu di daerah. Ia meminta Bawaslu kabupaten/kota tidak menunggu instruksi provinsi untuk mencermati data pemilih.

"Pengawasan PDPB merupakan kerja yang terus berjalan dan berkelanjutan. Karena itu, jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota harus proaktif melakukan pencermatan dan uji petik tanpa harus menunggu instruksi dari provinsi," kata Maryamah.

Iskandar, Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Bintan, menindaklanjuti arahan itu. Ia melaporkan uji petik penyusunan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) di Toapaya Selatan pada 29 Oktober 2026.

Iskandar mengatakan, uji petik di RT 07 dan RT 08 Toapaya Selatan mengambil sampel 20 pemilih sesuai panduan. Dari jumlah itu, delapan penduduk belum terdaftar sebagai pemilih dan 12 pemilih perlu diverifikasi data kependudukannya.

Selain uji petik, Bawaslu Bintan mengirim surat imbauan kepada KPU pada 19 Oktober 2026. Jajaran pengawas pemilu Bintan juga mengawasi ketika KPU melaksanakan coklit terbatas (coktas) pada 9, 11, dan 12 November 2026 di tujuh kecamatan.

"Selanjutnya kami juga melakukan pengawasan coktas yang dilakukan oleh KPU pada tanggal 9, 11, dan 12 November kemarin tepatnya di 7 kecamatan dan kami membagi menjadi 4 tim," katanya.

Keikutsertaan Bawaslu Bintan dalam rakor itu menjadi bagian dari penguatan pengawasan PDPB triwulan IV di Kepulauan Riau. Pengawasan data pemilih berlanjut hingga Pemilu 2029.

Editor : Mayasari
Foto : Budiono

aa

 

aa