Ketua Bawaslu Bintan Serukan Keteladanan Moral sebagai Fondasi Pengawasan Pemilu

BINTAN — Kepatuhan pada aturan hukum adalah syarat dasar bagi pengawas pemilu. Namun, sekadar taat aturan dinilai belum cukup untuk mengawal jalannya demokrasi yang berintegritas.

Penegasan itu disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Sabrima, saat menjadi pembicara dalam diskusi daring Ngabuburit Pengawasan yang digelar Bawaslu Kota Tanjungpinang, Senin (2/3/2026).

Melalui materi "Kepemimpinan Pengawasan Pemilu: Dari Kepatuhan Hukum Menuju Keteladanan Moral", Sabrima mendorong perubahan paradigma penyelenggara pemilu untuk lebih mengedepankan nilai keteladanan.

"Pemilu berintegritas hanya lahir dari pemimpin pengawas yang berintegritas. Integritas institusi adalah cerminan integritas pemimpinnya," ujar Sabrima.

Ia menyoroti bahwa ujian terberat pengawas kerap muncul di wilayah abu-abu yang tidak diatur secara tegas dalam undang-undang. Hal tersebut mencakup etika pergaulan jabatan hingga keteguhan mental saat menghadapi tekanan politik.

Menurut Sabrima, pelanggaran etika tidak tertulis semacam itu sering diremehkan, padahal daya rusaknya terhadap kepercayaan publik sangat masif. Karena itu, nilai keteladanan dan keberanian mengambil keputusan yang adil kini terus ditanamkan di tubuh Bawaslu Bintan.

Pandangan tersebut diperkuat oleh Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga, Zamroni, S.H., M.M., C.Med., C.CLA. Saat membedah praktik politik uang dari sisi hukum positif dan agama, ia mengingatkan bahwa godaan pragmatisme kerap meruntuhkan idealisme serta mencederai nilai kejujuran.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kota Batam, Dr. Syailendra Reza I.R., S.Sos., M.I.Kom., menyoroti posisi pelik Bawaslu yang sering terjepit antara standar pembuktian hukum dan tingginya ekspektasi publik. Merujuk pada kasus dalam buku Merajut Keadilan serta pemikiran filosofis Al-Ghazali dan Immanuel Kant, ia menekankan pentingnya moralitas sebagai fondasi hukum.

"Hukum adalah pagar demokrasi. Namun, pagar itu harus berdiri tegak di atas fondasi norma, bukan sekadar tunduk pada tekanan politik atau opini publik," paparnya.

Rangkaian pemikiran dari diskusi tersebut bermuara pada satu simpulan tegas, yakni kepatuhan hukum memang menjaga kelangsungan sistem, tetapi hanya keteladanan moral yang mampu merawat kepercayaan rakyat.