Bawaslu Bintan Perkuat Kapasitas Enumerator IKP untuk Akurasi Data Pemilu 2029

Bintan — Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti pelatihan penguatan kapasitas pengelola data Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) yang digelar Bawaslu RI secara daring dari Senin hingga Rabu, 26–28 Oktober 2026. Pelatihan itu membekali enumerator agar data kerawanan pada Pemilu 2029 lebih akurat dan dapat ditelusuri.

Anggota Bawaslu RI Lolly Suhenty menegaskan bahwa enumerator tidak sekadar mengumpulkan data. "Kalianlah yang akan berada di garis terdepan untuk proses IKP. Kita pastikan pengelolaannya lebih baik, substansinya lebih tepat, dan indikatornya akurat sehingga datanya bisa dipertanggungjawabkan," ujar Lolly saat membuka kegiatan.

Lolly merinci tiga hal yang perlu diperhatikan enumerator. Pertama, keseragaman pemahaman terhadap indikator dan metode pengumpulan data. Kedua, integritas, akurasi, dan keterlacakan data agar informasi yang dicatat dapat dipertanggungjawabkan. Ketiga, kualitas data sebagai bagian dari tanggung jawab pencegahan. "Begitu ada kerawanan, berarti ada upaya mitigasi," tegasnya.

Sementara itu, Direktur DEEP Indonesia Neni Nur Hayati menyoroti kemampuan enumerator dalam membangun komunikasi dengan narasumber, menggali informasi secara mendalam, serta menjaga netralitas dan etika. Materi pelatihan mencakup keterampilan wawancara, penggalian informasi, dan penanganan potensi bias.

Adapun terkait instrumen IKP, Faizi dari Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI menjelaskan bahwa IKP 2029 dirancang lebih dinamis dan prediktif. Ada enam dimensi fokus, yakni Konteks Sosiopolitik, Kapasitas dan Integritas Penyelenggaraan, Kontestasi Elektoral, Partisipasi, Kerawanan Digital, serta Kapasitas Respons dan Mitigasi.

IKP merupakan instrumen Bawaslu untuk memetakan potensi kerawanan pada setiap tahapan pemilu. Data yang akurat memungkinkan mitigasi dan pengawasan dilakukan lebih awal.

Bawaslu Bintan menjadi salah satu peserta kegiatan itu bersama jajaran Bawaslu dari berbagai daerah. Bawaslu RI mengarahkan agar hasil pelatihan menjadi basis data IKP yang akurat dan dapat ditelusuri pada tahapan Pemilu 2029.