Bawaslu Bintan Ikut Rakor SDMO-Diklat Kepri, Bahas SDM dan Program Nontahapan

Bintan - Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri Rapat Koordinasi Divisi SDMO-Diklat bersama Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Kamis (23/4/2026). Rakor yang digelar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau itu membahas penataan sumber daya manusia (SDM), penguatan kelembagaan, serta penyesuaian anggaran pengawasan di luar tahapan pemilu.

Rakor dipimpin Anggota Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau yang juga Koordinator Divisi SDMO-Diklat, Said Abdullah Dahlawi. Kegiatan ini dihadiri koordinator divisi SDMO-Diklat, kepala sekretariat, pejabat struktural, serta staf sekretariat yang membidangi SDMO-Diklat dari seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Provinsi Kepulauan Riau.

Dalam paparannya, Said menegaskan program pengawasan dan penguatan demokrasi harus tetap berjalan meski anggaran diperketat. Ia mendorong Bawaslu kabupaten/kota aktif berkomunikasi dengan pemerintah daerah untuk mengupayakan dukungan pendanaan program nontahapan.

Sabrima Putra menyampaikan Bawaslu Bintan akan mempertahankan program pengawasan dan pendidikan politik masyarakat seperti Jumat Sehati dan konsolidasi demokrasi. Pola pelaksanaannya akan disesuaikan dengan kemampuan anggaran daerah.

"Kami pastikan substansi program Jumat Sehati dan penguatan demokrasi tetap berjalan," ujar Sabrima.

Said mendorong Bawaslu Bintan memanfaatkan momentum Pilkades untuk membangun kedekatan dengan pemda dan masyarakat. Menurutnya, Bawaslu perlu hadir tidak hanya saat pemilu serentak, tetapi juga dalam proses demokrasi lainnya di daerah.

Dalam sesi perencanaan, Staf Bagian Perencanaan Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau, Hervika Oktaria, memaparkan penyesuaian sejumlah akun belanja tahun anggaran 2026, meliputi belanja jasa profesi, perjalanan dinas, dan paket rapat. Satuan kerja di kabupaten/kota diminta menata ulang rencana kegiatan agar pengawasan lapangan tetap optimal.

Bawaslu Bintan memastikan program nontahapan tetap berjalan sembari terus memperkuat komunikasi dengan pemerintah daerah.