Sukseskan Kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif Daring, Bawaslu Bintan aktif sebagai Fasilitator
|
Bintan - Dalam rangka meningkatkan pengawasan partisipatif pada masyarakat dengan membentuk wadah pendidikan pengawasan pemilihan umum, Bawaslu RI melalui Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) secara daring, Selasa (11/11/2025).
Kegiatan yang mengusung tema "Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat" ini diikuti 80 peserta dari Kabupaten Bintan dan Kota Tanjungpinang.
Ketua Bawaslu Bintan Sabrima Putra bersama anggota Iskandar dan Bambang langsung turun tangan sebagai fasilitator. Pelatihan berlangsung dari pukul 08.30 hingga 17.00 WIB
Program ini menghadirkan 6 narasumber dari jajaran Bawaslu Provinsi Kepri: Maryamah (Anggota Bawaslu Provinsi Kepri), Takwin Saleh (Kabag P3SPH), Febriadinata (Anggota Bawaslu Provinsi Kepri), Said Abdullah Dahlawi (Anggota Bawaslu Provinsi Kepri), Dian Permata (Pegiat Pemilu dari Sindikasi Pemilu Demokrasi), dan Zulhadril Putra (Ketua Bawaslu Provinsi Kepri).
Zulhadril menyoroti kondisi Indonesia yang memiliki 139 juta pengguna media sosial aktif berdasarkan laporan We Are Social 2024. Angka ini menjadi lahan subur penyebaran hoaks dan politik uang menjelang Pemilu 2029.
"Dengan 139 juta pengguna aktif media sosial, pengawasan partisipatif tidak bisa lagi menggunakan pendekatan konvensional. Ruang demokrasi telah bergeser ke platform daring seperti media sosial dan aplikasi digital," tegas Zulhadril.
Peserta dilatih memantau kampanye digital di Facebook, X (Twitter), Instagram, dan TikTok. Mereka juga diajarkan teknik deteksi hoaks melalui pengecekan sumber informasi, verifikasi fakta menggunakan situs seperti Kominfo dan MAFINDO, hingga reverse image search untuk mengecek keaslian foto.
Dian Permata membagikan strategi penguatan jaringan berbasis komunitas dengan pendekatan mapping dan segmentasi kelompok strategis. Dia menekankan pentingnya pembentukan relawan/komunitas pengawas di tingkat desa/kelurahan.
"Sertifikat kompetensi, publikasi praktik baik, badge digital, dan akses ke pelatihan lanjutan terbukti lebih efektif ketimbang insentif material. Ini bukan soal kuantitas, tapi kualitas kolaborasi," ungkap Dian.
Dia mengajak peserta membentuk program turunan seperti Forum Pemuda Anti Hoaks, patroli anti-politik uang, kelas literasi hoaks, dan klinik kepemiluan desa. Penguatan jaringan diarahkan pada ekosistem lokal yang secara budaya, religi, dan digital
Program serupa juga digelar di Batam, Karimun, dan Anambas. Bawaslu Kepri menargetkan terbentuknya jejaring relawan dan komunitas pengawas aktif hingga tingkat desa/kelurahan sebagai garda terdepan mengawal Pemilu 2029 yang bermartabat.
Editor : Mayasari
Foto : Budiono
