Persiapan menuju Satker Mandiri 2026, Bawaslu Bintan Perkuat Kapasitas Anggaran dan Reformasi Birokrasi
|
BINTAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan menggelar kegiatan penyusunan rencana kerja dan sosialisasi implementasi reformasi birokrasi di Kantor Bawaslu Kabupaten Bintan, Kamis (26/6/2025).
Kegiatan yang menyasar seluruh jajaran sekretariat ini merupakan langkah strategis dalam mempersiapkan Bawaslu Bintan menjadi Satuan Kerja (Satker) mandiri pada tahun 2026 mendatang.
Ketua Bawaslu Kabupaten Bintan, Sabrima Putra menyatakan bahwa kegiatan ini menjadi agenda penting di masa non-tahapan pasca-pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024.
"Ini adalah fondasi kita untuk mempersiapkan diri menjadi Satker mandiri di Kabupaten Bintan yang diperkirakan terwujud pada tahun 2026," ujar Sabrima dalam sambutannya.
Ia juga menekankan pentingnya mempertahankan prestasi yang telah diraih. Selama ini, Bawaslu Kabupaten Bintan dikenal sebagai lembaga yang tertib administrasi dan telah beberapa kali menerima penghargaan dari Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau sebagai pengelola keuangan terbaik.
"Prestasi yang sudah kita raih harus dipertahankan dan terus ditingkatkan. Ini menjadi modal utama kita dalam menyongsong status Satker yang menuntut kemandirian dan akuntabilitas lebih tinggi," tambahnya.
Untuk memperdalam pemahaman teknis, Bawaslu Bintan menghadirkan dua narasumber ahli yang memberikan pandangan tajam mengenai tata kelola lembaga negara modern.
Sesi pertama yang membahas teknis penyusunan dan revisi anggaran disampaikan oleh Rahmat Dian Afryansyah, Kepala Seksi Pembinaan Anggaran dari Kantor Wilayah DJPb Provinsi Kepulauan Riau.
Menurutnya, akuntabilitas adalah kunci utama dalam pengelolaan keuangan negara.
"Kunci dari pengelolaan anggaran modern adalah value for money. Setiap rupiah yang dianggarkan harus bisa dipertanggungjawabkan hasilnya. Terutama dalam persiapan menjadi Satker, perencanaan yang matang pada belanja barang dan jasa akan menentukan tingkat efisiensi dan nilai IKPA (Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran) di akhir tahun nanti," ujar Rahmat.
Sementara itu, Rusi Elvira, Auditor Ahli Muda dari Perwakilan BPKP Provinsi Kepulauan Riau, menyoroti reformasi birokrasi sebagai benteng pertahanan institusi.
"Reformasi birokrasi adalah mesin utama untuk menjaga amanah sebagai lembaga negara. Ini bukan sebatas pemenuhan dokumen, tetapi membangun sistem pengendalian internal yang kuat dan budaya kerja yang berintegritas," terang Rusi Elvira.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan kapasitas sumber daya manusia di Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bintan, sehingga siap secara administratif dan manajerial saat beralih status menjadi Satker mandiri.
Editor : Mayasari
Foto : Budiono
