Bawaslu Bintan Matangkan RKA 2027 untuk Menekan Revisi Anggaran

BINTAN - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Bintan mematangkan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2027 agar tidak sekadar menjadi dokumen administrasi. Anggaran itu disiapkan untuk menopang pengawasan di lapangan.

Pembahasan berlangsung dalam rapat penelaahan anggaran bersama Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau di Tanjungpinang, Kamis, 5 November 2026. Bawaslu Bintan mengirim tim perencanaan dan keuangan untuk mengikuti rapat tersebut.

Kepala Bagian Administrasi Bawaslu Kepri, Siska Ernida Wati, meminta setiap satuan kerja memastikan program sesuai target kinerja.

“RKA harus mencerminkan kebutuhan nyata satuan kerja, bukan sekadar mengulang atau menyalin anggaran dari tahun sebelumnya,” ujar Siska.

Kelengkapan dokumen pendukung juga menjadi perhatian. Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran I A Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kepri, Wildan Shohabi, menilai Kerangka Acuan Kerja dan Rincian Anggaran Biaya yang rapi akan memperlancar penelaahan.

“Dokumen pendukung yang rapi dan valid akan memudahkan penelaahan, sekaligus menekan risiko terjadinya koreksi berulang,” kata Wildan.

Peserta rapat juga membahas penggunaan aplikasi KRISNA dan SAKTI. Kepala Subbagian Keuangan Bawaslu Kepri, Nurrohmat Tri Prabowo, meminta operator memaksimalkan kedua aplikasi itu agar tata kelola uang negara berjalan terbuka.

“Prinsip efisiensi, efektivitas, skala prioritas, transparansi, serta akuntabilitas harus terlihat jelas sejak tahapan penyusunan,” tegas Nurrohmat.

Bawaslu Kepri mendorong jajaran kabupaten dan kota memaksimalkan realisasi anggaran yang tersisa sebelum tahun anggaran 2026 berakhir. Bawaslu Bintan menyiapkan tahap berikutnya dengan menyelesaikan draf akhir RKA 2027 sebagai rujukan sebelum anggaran definitif disahkan.