Bawaslu Bintan Ikuti Rapat Daring SiGapLapor, Bahas Perekaman Data Pelanggaran

BINTAN — Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti rapat koordinasi optimalisasi Sistem Informasi Penanganan Pelanggaran dan Pelaporan (SiGapLapor) yang digelar Bawaslu RI secara daring, Senin (9/11/2026). Rapat itu membahas penyamaan pemahaman teknis perekaman data penanganan pelanggaran agar lebih tertib, akurat, dan akuntabel.

Berdasarkan catatan Bawaslu Bintan, selama Pemilu dan Pilkada 2024, Bawaslu Bintan menangani satu sengketa proses yang diselesaikan lewat mediasi dan satu kasus pidana pemilu. Bawaslu Bintan juga menerima beberapa laporan dugaan pelanggaran netralitas ASN.

Rapat dipusatkan di Ruang Rapat Lantai 3 Gedung Kedeputian Teknis Bawaslu RI, Jakarta Pusat, dan diikuti secara daring oleh pengawas pemilu dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota. Bawaslu Bintan diwakili oleh Wahyu Nur Laili, Kepala Subbagian Penanganan Pelanggaran, Penyelesaian Sengketa Proses, dan Hukum, beserta staf divisi penanganan pelanggaran.

Kepala Biro Penanganan Pelanggaran Bawaslu RI, Maria Amelia Sinaga, membuka rapat. Ia menekankan pentingnya pemahaman menyeluruh atas fitur SiGapLapor. “Setiap daerah, dari provinsi hingga kabupaten/kota, wajib memahami seluruh fitur SiGapLapor. Jangan sampai data hanya masuk sistem, tetapi tidak tertib dan tidak akurat,” kata Maria.

Menurut Maria, optimalisasi sistem diperlukan agar pengisian data berjalan seragam. “SiGapLapor harus menjadi alat kerja, bukan sekadar kewajiban administratif. Data yang baik akan memudahkan pengawasan dan penindakan,” ujarnya.

Dalam rapat itu, pengelolaan data SiGapLapor dibahas agar memenuhi prinsip tertib, akurat, mutakhir, terintegrasi, dan akuntabel. Sistem itu menjadi sarana bagi pengawas pemilu di daerah untuk merekam dan melaporkan dugaan pelanggaran secara terpadu.

Bawaslu Bintan akan melakukan pendampingan teknis bagi staf agar perekaman data tidak terhambat. Evaluasi penggunaan sistem juga akan dilakukan secara berkala setelah rapat koordinasi.