Bawaslu Bintan Ikuti Bawaslu Membelajarkan Volume 2, Perkuat Pengawasan Dapil dan Alokasi Kursi

BINTAN - Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti program Bawaslu Membelajarkan Volume 2. Program daring Pusat Penelitian, Pengembangan, Pendidikan, dan Pelatihan (Puslitbangdiklat) Bawaslu RI itu berlangsung 5–23 November 2026 dan membahas aritmatika elektoral, penataan daerah pemilihan (dapil), serta alokasi kursi.

Pertemuan perdana, Kamis (5/11/2026), dibuka Herwyn J.H. Malonda, Anggota Bawaslu RI. Menurut dia, pengawas harus memahami desain pemilu secara menyeluruh, bukan hanya aspek teknis di lapangan.

Sesi pembuka menghadirkan Titi Anggraini, pengajar Hukum Pemilu Fakultas Hukum Universitas Indonesia (FH UI). Ia menyebut penataan dapil dan alokasi kursi sebagai agenda strategis menghadapi Pemilu 2029 dan pemilu daerah berikutnya. “Pengawasan dapil tidak boleh hanya berorientasi pada pemenuhan prosedur administratif,” ujar Titi.

Menurut Titi, Bawaslu perlu menguji tujuh prinsip penyusunan dapil, memverifikasi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2), mengawal uji publik, dan menyampaikan rekomendasi tertulis sebelum penetapan. Ia juga menyoroti Rancangan Undang-Undang (RUU) Pemilu. “Penambahan jumlah kursi tanpa formula yang jelas berdasarkan jumlah penduduk berpotensi memperbesar ketimpangan representasi,” katanya.

Setelah membahas dapil, program masuk ke isu konversi suara. Guru Besar Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) Ridho Al-Hamdi menyoroti aritmatika elektoral. “Demokrasi tidak hanya soal ideologi, tetapi juga kalkulasi angka. Namun, demokrasi yang direduksi menjadi aritmatika elektoral bisa terjebak pada pragmatisme angka,” ujar Ridho.

Ridho menjelaskan, inti pemilu bukan siapa peraih suara terbanyak, melainkan bagaimana suara dihitung dan dikonversi menjadi kursi. Indonesia memakai Kuota Hare pada 1955–2014 dan Sainte Laguë Murni pada 2019–2024. “Sainte Laguë Murni paling proporsional karena membagi suara partai dengan angka ganjil berurutan,” katanya.

Menurut data yang disampaikan Ridho, suara terbuang (wasted vote) pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 sebesar 18,80 persen dengan Sainte Laguë Murni. Angka itu lebih rendah dibanding 2019 yang 21,43 persen. Ridho merekomendasikan metode tersebut tetap dipakai dan ambang batas parlemen diturunkan dari 4 persen menjadi 2,5 persen. “Penurunan ambang batas akan meminimalkan suara terbuang,” ujarnya.

Rekomendasi itu muncul di tengah pembahasan RUU Pemilu. Program itu dijadwalkan berlangsung hingga 23 November 2026 dan diikuti pengawas pemilu dari berbagai daerah, termasuk Bawaslu Bintan.