Bawaslu Bintan Paparkan Agenda PDPB dan Pengawas Partisipatif di Rakor Kepri

Bintan – Bawaslu Kabupaten Bintan menghadiri Rapat Koordinasi Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) yang digelar Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Senin (11/5/2026). Bawaslu Bintan memaparkan agenda pengawasan pemutakhiran data pemilih dan partisipasi masyarakat yang akan dijalankan tahun ini.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Kabupaten Bintan, Iskandar, mengatakan KPU Kabupaten Bintan dijadwalkan melaksanakan pencocokan dan penelitian terbatas Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Triwulan II pada Juni 2026. Untuk mengawal tahapan itu, Bawaslu Bintan menjadwalkan rapat evaluasi pengawasan PDPB pada 21 Mei 2026.

"Kami jadwalkan rapat evaluasi pada 21 Mei sebagai persiapan mengawal coklit terbatas PDPB Triwulan II KPU Bintan pada Juni mendatang," kata Iskandar.

Bawaslu Bintan juga menyiapkan kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) yang akan digelar secara luring pada 12 Agustus 2026. Sebanyak 20 peserta telah direkrut dari kalangan siswa SMA sederajat, mahasiswa, dan penyandang disabilitas.

Sementara itu, Anggota Bawaslu Kepri, Maryamah, mengapresiasi jajaran Bawaslu kabupaten/kota yang mulai aktif turun ke sekolah-sekolah untuk memperkuat pengawasan partisipatif.

"Teman-teman sudah mulai turun langsung ke sekolah-sekolah, bahkan ada yang telah melakukan komunikasi dan penjajakan kerja sama dengan pihak sekolah. Ini langkah konkret yang patut diapresiasi," ujar Maryamah.

Ia juga mendorong agar nota kesepahaman yang telah terjalin segera ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama dan program kerja yang terukur. Setiap aktivitas pengawasan, tegasnya, wajib dilaporkan dan ditembuskan ke tingkat provinsi.

"Berbagai upaya sudah dilakukan untuk mendorong optimalisasi pemutakhiran data pemilih berkelanjutan. Ini bagian penting dari tugas pengawasan yang tidak boleh kendur," kata Maryamah.

Rakor HP2H merupakan agenda rutin bulanan Bawaslu Kepri bersama seluruh Bawaslu kabupaten/kota se-Kepulauan Riau guna memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program pengawasan.