Bawaslu Bintan Ikuti Rakor HP2H Kepri, Fokus Perlindungan Pemilih Rentan

Bintan - Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas (HP2H) Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau secara daring, Senin (8/6/2026).

Kegiatan dihadiri Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu kabupaten/kota se-Kepri beserta staf yang membidangi divisi tersebut. Rakor dibuka oleh Anggota Bawaslu Kepri Maryamah sekaligus Koordinator Divisi HP2H.

"Perlindungan hak pilih kelompok rentan tidak boleh terabaikan dalam rekapitulasi PDPB Triwulan II," ujar Maryamah.

Koordinator Divisi HP2H Bawaslu Bintan Iskandar memaparkan tiga langkah konkret. Pertama, pengawasan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) di delapan kecamatan pada 19 hingga 25 Mei 2026. Kedua, sinkronisasi data dengan Dinas Sosial pada 10 Juni 2026. Ketiga, koordinasi dengan SLB Negeri 1 Bintan pada 11 Juni 2026.

"Kita memastikan data pemilih rentan akurat dan hak pilih disabilitas terlindungi," katanya.

Bawaslu Bintan juga merencanakan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) pada 12 Agustus 2026. Namun, kegiatan khusus kelompok disabilitas masih disesuaikan karena keterbatasan transport.

"Kegiatan partisipatif bersama kelompok disabilitas masih kami rancang ulang karena keterbatasan transport," ujarnya.

Sementara itu, rakor juga membahas evaluasi publikasi Bawaslu kabupaten/kota selama Mei 2026, termasuk capaian podcast Bang Pemilu yang telah merilis dua episode pada Februari dan Maret 2026.

Di sisi lain, Rakor ini menjadi ruang koordinasi untuk menyamakan langkah antardivisi di jajaran Bawaslu se-Kepri, terutama dalam penguatan pengawasan, pencegahan, partisipasi masyarakat, dan publikasi kelembagaan.