Bawaslu Bintan Ikuti Evaluasi IKP 2024 untuk Perkuat Pemetaan Kerawanan

BINTAN — Bawaslu Kabupaten Bintan mengikuti sosialisasi model evaluasi dan pengumpulan data pendukung Indeks Kerawanan Pemilu 2024 yang digelar secara daring melalui Zoom Meeting pada 4 hingga 6 Agustus 2026. Kegiatan itu diarahkan untuk memperkuat basis data kerawanan pemilu agar lebih akurat dan berguna bagi pengawasan di daerah.

Herwyn J.H. Malonda membuka kegiatan itu dengan menegaskan bahwa model evaluasi dan pengumpulan data harus menjadi dasar kebijakan pengawasan yang kredibel dan tanggap terhadap kerawanan di lapangan.

“Penyempurnaan model evaluasi dan pengumpulan data yang valid merupakan kunci untuk memastikan IKP tidak hanya menjadi instrumen pemetaan, tetapi juga basis kebijakan pengawasan yang kredibel dan responsif,” kata Herwyn pada 4 Agustus 2026.

Penekanan itu penting bagi Bawaslu Bintan karena hasil evaluasi IKP akan dipakai untuk membaca ulang titik rawan di daerah dan menentukan langkah pencegahan yang lebih tepat pada tahapan pemilu berikutnya.

Ketua dan anggota Bawaslu Bintan bersama unsur sekretariat yang membidangi pengawasan ikut dalam kegiatan itu. Pimpinan dan sekretariat Bawaslu provinsi serta kabupaten dan kota se-Indonesia juga diundang.

Dalam tiga hari kegiatan itu, para narasumber membahas efektivitas pencegahan berbasis IKP, validasi IKP 2024 melalui data kejadian faktual, serta kebutuhan data untuk evaluasi IKP 2024.

IKP Pemilu dan Pemilihan Serentak 2024 sebelumnya telah memetakan potensi kerawanan di seluruh provinsi, kabupaten, dan kota. Hasil evaluasi kali ini menjadi acuan bagi pengawas pemilu daerah, termasuk Bintan, untuk menyiapkan langkah pencegahan sebelum tahapan pemilu berjalan.

Editor : Mayasari