Bawaslu Bintan Bahas Dukungan Pemda dan Kebutuhan Kantor bersama Kesbangpol - BKAD

Bintan – Bawaslu Kabupaten Bintan menggelar koordinasi bersama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) serta Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Bintan, Rabu (13/5/2026). Pertemuan di Kantor Bawaslu Bintan itu membahas dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan sarana, prasarana, dan operasional kantor.

Hadir dalam koordinasi tersebut Ketua Bawaslu Bintan Sabrima bersama dua anggotanya, Iskandar dan Bambang. Dari Kesbangpol Bintan hadir Kepala Badan Lukman dan Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan Irwan Lapi. Adapun BKAD Bintan diwakili Sekretaris BKAD Nurvian.

Pertemuan itu, kata Sabrima, digelar untuk menyamakan persepsi antarlembaga sekaligus mempererat kerja sama dalam menjalankan fungsi Bawaslu Bintan. Menurut dia, kebutuhan sarana dan prasarana kantor perlu dibahas bersama agar tugas pengawasan Bawaslu Bintan berjalan lebih optimal.

"Koordinasi ini kami lakukan untuk menyamakan persepsi dan memperkuat peran masing-masing kelembagaan. Selain itu, kami juga membahas kemungkinan dukungan pemerintah daerah terhadap kebutuhan sarana dan prasarana kantor Bawaslu Bintan," ujar Sabrima.

Dalam pertemuan itu, Kesbangpol menegaskan pemerintah daerah siap mendukung Bawaslu Bintan sesuai ketentuan yang berlaku, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan operasional yang dibutuhkan lembaga tersebut.

"Pada prinsipnya, pemerintah daerah mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Bawaslu Kabupaten Bintan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku," kata Lukman.

Di sisi lain, pembahasan bersama BKAD menyoroti kondisi kantor Bawaslu Bintan yang saat ini masih menempati bangunan sewa berupa ruko. Karena itu, dukungan terhadap sarana dan prasarana dinilai mendesak guna menunjang efektivitas kerja Bawaslu Bintan.

"BKAD Kabupaten Bintan mendukung upaya pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana kantor Bawaslu dengan tetap memperhatikan mekanisme pengelolaan barang milik daerah," ujar Nurvian.

Para pihak sepakat menjalin koordinasi secara berkala agar dukungan pemerintah daerah dan pemanfaatan aset daerah dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.